um-palembang.ac.id – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang menggelar acara Yudisium Sarjana Hukum bagi 66 orang lulusan. Momen ini menjadi penanda berakhirnya masa studi akademis sekaligus pengesahan hak bagi para lulusan untuk menyandang gelar Sarjana Hukum. Bertempat di Aula Fakultas Hukum, pada Sabtu 7 November 2026.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Wakil Rektor I UM Palembang Dr. Saleh Hidayat, M.Si., Dekan Fakultas Hukum H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum UM Palembang H. Muhamad Arifudin, S.H., M.H., Senat Fakultas, Kaprodi, dan peserta yudisium.
Alumni terbaik dalam Yudisium Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Periode November 2026 ini diraih oleh Fitri Chalista dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,92.
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 66 lulusan baru Fakultas Hukum UM Palembang yang diyudisium hari ini, dengan harapan besar alumni baru dapat berkiprah dengan sebaik-baiknya di tengah masyarakat serta membawa dampak positif bagi penegakan hukum dan pembangunan bangsa.
Sebagai langkah tindak lanjut bagi para lulusan baru, sebagian besar alumni disiapkan dan didorong untuk meneruskan jenjang pendidikan profesi melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Program pelatihan profesi tersebut saat ini telah diselenggarakan secara langsung di Fakultas Hukum UM Palembang.
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., juga menyampaikan, selain melepas puluhan sarjana baru, Fakultas Hukum UM Palembang juga mengumumkan rencana strategis terkait peningkatan kualitas mutu pendidikan. Dalam waktu dekat, Fakultas Hukum UM Palembang akan mengusulkan reakreditasi dengan target predikat Akreditasi Unggul.
Seluruh jajaran civitas akademika berkomitmen untuk mempersiapkan dan mengawal proses reakreditasi ini secara intensif. Fakultas Hukum UM Palembang juga menyatakan optimisme tinggi bahwa usulan akreditasi unggul tersebut akan berhasil diraih sesuai target yang diharapkan.
Lebih lanjut, H. Muhamad Arifudin, S.H., M.H., melihat perkembangan positif dan perbaikan berkelanjutan terus ditunjukkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang. Langkah pembenahan berbagai fasilitas kampus ini menjadi angin segar serta kebanggaan tersendiri bagi jajaran alumni.
Dirinya menyampaikan optimismenya terhadap kemajuan fakultas yang terus bergerak ke arah perbaikan. Muara dari seluruh upaya ini adalah harapan agar Fakultas Hukum UM Palembang kembali meraih status Akreditasi Unggul.
“Harapan kita para alumni adalah kembali memperoleh akreditasi unggul. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita para alumni,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam mempererat kebersamaan dan kontribusi alumni, Ikatan Alumni Fakultas Hukum UM Palembang merencanakan agenda besar dalam waktu dekat. Mereka akan menginisiasi dan menggelar pertemuan organisasi alumni Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia.
Pertemuan tingkat nasional tersebut dirancang sebagai wadah silaturahmi sekaligus pemersatu para alumni hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui ajang ini, diharapkan tercipta sinergi yang makin kuat untuk mendukung kemajuan pendidikan hukum di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Saleh Hidayat, M.Si., menegaskan bahwa yudisium bukan sekadar prosesi administratif. Menurutnya, kelulusan ini adalah pengakuan akademik atas kelayakan para mahasiswa menyandang gelar Sarjana Hukum.
“Ilmu hukum memiliki karakter unik. Hukum tidak hanya berbicara tentang peraturan dan norma, tetapi juga tentang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Seorang sarjana hukum dituntut tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga adab, integritas moral, kepekaan sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan,” ujarnya.
Dr. Saleh Hidayat, M.Si., juga berpesan kepada lulusan Fakultas Hukum UM Palembang, memasuki era transformasi digital dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), tantangan di bidang hukum dinilai semakin kompleks. Isu-isu seperti transaksi digital, perlindungan data pribadi, hingga bentuk sengketa hukum baru menuntut para lulusan untuk terus mengasah kemampuan.
Editor : Rianza Putra