um-palembang.ac.id – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. H. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., membuka secara resmi The 10th Internasional Conference of Muhammadiyah and Aisyiyah Higher Education Association (ICMAHEA) tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Palembang, yang digelar 25 dan 26 September 2020, sebagai Konferensi Internasional Online dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting.

Konferensi Internasional Asosiasis Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (APPPTMA) Ke-10 merupakan konferensi tahunan yang berfokus pada ilmu sosial, pendidikan, teknik & ilmu alam, ekonomi, dan bisnis, yang mengambil tema “Pelaksanaan Penelitian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi”.

Dr. H. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., mengatakan, tema yang ada sangat releven dengan kondisi Provinsi Sumsel. Ia berharap posisi Universitas Muhammadiyah Palembang harus didukung dalam penelitian dan pengembangan, bahwa Universitas Muhammadiyah Palembang harus menjadi contoh universitas yang ada di dunia. “Semoga dari konferensi internasional ini bisa hadir rekomendasi untuk Provinsi Sumatera Selatan” ungkapnya.

Pembicara utama dalam konferensi internasional ini menghadirkan :

1. Hari Widodo (Bank Indonesia, South Sumatra)
2. Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismai (Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia)
3. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Muhammadiyah and Aisyiyah Higher Education Council, Indonesia)
4. Prof. M. Lutfi Arslan (Istanbul Medeniyet Universitesi, Turkey)
5. Prof. Dr. Masato Tominaga (Saga University, Japan)
6. Assoc. Prof. Dr. Sonny Zulhuda (IIUM, Malaysia)
7. Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ali (UCLA, USA)
8. Prof. Dr. Arthananeswaran (NITT, India)

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., dalam sambutannya mengatakan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah meluas dan tidak lagi terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan, teknik, sosial, ekonomi dan bisnis, hukum, kedokteran, pertanian dan agama. Perkembangan dunia digital melalui era revolusi industri saat ini tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukungnya.

Ia melanjutkan, Ilmu-ilmu mengembangkan berbagai sistem yang bertujuan membantu semua proses yang berguna, terutama yang berkaitan dengan proses pengembangan ilmu pengetahuan, bisnis dan industri. Ilmu sosial menyatu dengan teknologi dan menghasilkan inovasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan program kerja yang holistik dan integratif dari semua pihak dan elemen terkait untuk menghadapi era ini.

“Rangkaian seminar internasional ini juga diharapkan dapat menjadi wadah konferensi lintas disiplin ilmu eksakta dan sosial dengan mempertemukan peneliti, mahasiswa, praktisi, pelatih dan profesional di berbagai bidang ilmu. Dengan diadakannya seminar internasional ini diharapkan akan muncul banyak ide-ide baru yang akan menjadi solusi atas permasalahan sosial terkini di masyarakat, serta produk penelitian, pengajaran dan gagasan yang dapat berimplikasi secara profesional dalam menjawab tantangan global di masyarakat” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D., menambahkan, The 10th Internasional Conference of Muhammadiyah and Aisyiyah Higher Education Association (ICMAHEA) tahun 2020 merupakan konferensi yang sangat diperlukan dalam bagian membantu negara dalam penanggulangan Covid-19 melalui bidang penelitian.

Guru Besar Ilmu Ekonomi UGM Yogyakarta ini menjelaskan, konferensi internasional ini diharapkan akan muncul penelitian terapan yang akan membantu negara baik yang jangka pendek, maupun jangka panjang. Budaya penelitian harus ditignkatkan karena dosen tidak boleh berleha. “Pandemi Covid-19 mewajibkan kita untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan ini” ulasnya.

Kendati demikian, dimasa mendatang, para dosen harus menggencarkan penelitian yang mengangkat isu Covid-19. Karena saat ini banyak kultur kehidupan yang berubah terutama sisi ekonomi, dan pendidikan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si., Wakil Rektor I Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Fatimah, M.Si., Wakil Rektor III Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Wakil Rektor IV Dr. Antoni, M.H.I., dan Direktur Pascasarjana Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2019-2024 AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, membuka secara resmi kegiatan Uji Sahih Naskah Akademik Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Penanaman Modal di Daerah, yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin, 21 September 2020.

Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi dengan sumberdaya alam yang melimpah.  Namun, tanpa disadari tidaklah mudah mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang melimpah tersebut dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Saat ini pemerintah kita telah menetapkan bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunannya dimulai dari pinggir atau dari daerah, dengan memberikan titik tekan pada kemampuan, karakter dan sumber daya khas dari masing-masing daerah.

Karena menurutnya, apabila daerah terbangun dan kuat, maka negara dan bangsa akan menjadi kuat pula. Untuk mengelola sumber daya alam tersebut diperlukan investasi langsung, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Namun, setelah 13 tahun keberadaan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut, belum ada perubahan yang siginfikan terkait peningkatan aliran investasi ke Indonesia, khususnya ke daerah-daerah. Sampai saat ini pertumbuhan PMA di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Salah satu masalahnya memang menyangkut prosedur dan waktu perizinan mendirikan bisnis yang cukup banyak dan lama.

Ia menjelaskan, menurut data World Economic Forum tahun 2018, butuh waktu 25 hari untuk mengurus perizinan di Indonesia. Jumlah prosedur yang harus dilalui ada 11 prosedur. Jumlah tersebut lebih banyak dari rata-rata negara Asia Tenggara lainnya yang hanya 8,6 prosedur. Selain itu, dari data yang diterbitkan oleh Bank Dunia, tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia pada tahun 2020 masih berada pada ranking 73. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun meningkat. Adapun target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020-2024 berkisar antara 5,3 – 6.5% per tahun.

Itu artinya dibutuhkan investasi sekitar besar Rp 35 ribu triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbangkan masing-masing sebesar 8,4 sampai 10,1%. Sedangkan sisanya diharapkan akan dipenuhi dari kalangan swasta.

“Hal ini menunjukkan, kehadiran pelaku usaha mempunyai peran penting dalam pembangunan berbagai sektor di daerah. Pelaku usaha tentu akan datang jika peluang untuk melakukan kegiatan usaha terbuka” ulasnya.

Pada kesempatan ini juga AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menambahkan, sejak diterbitkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan terakhir diperbaharui pada tahun 2014, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yakni mengelola Penanaman Modal atau investasi di Daerah. Pemerintah saat ini juga telah melakukan berbagai upaya dengan menerbitkan banyak paket kebijakan agar dapat mendorong masuknya investasi. Termasuk Inpres tentang kemudahan Berusaha di Indonesia.

Lanjutnya, namun demikian, usaha memperbaiki kemudahan berusaha tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga perlu dukungan dari pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintahan terkait dengan bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa berangkat dari pemikiran di atas terlihat bahwa penanaman modal sangat diperlukan bagi daerah untuk menggairahkan perekonomian lokal, sekaligus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menjadi problematika tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Karena berdasarkan amanat Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tugas dan fungsi DPD RI melalui alat kelengkapannya yaitu Komite IV, melihat persoalan penanaman modal ini perlu disempurnakan dalam era otonomi daerah, sehingga Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang dan telah menyiapkan Naskah Akademiknya.

“Dalam rangka menyempurnakan Rancangan Undang-Undang dimaksud, maka hari ini dilakukan Uji Sahih guna menyerap dan mengamodir masukan terhadap materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah yang telah disusun oleh Komite IV DPD RI” tambahnya.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) khususnya Komite IV terus berusaha memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan daerah-daerah di Indonesia. Satu diantaranya adalah menginisiasi dalam upaya menberikan kepastian hukum bagi aktivitas investasi atau penanaman modal di daerah, yang saat ini sudah dalam tahap uji publik.

Hal tersebut disampaikan Senator Arniza Nilawati, S.E., M.M., Anggota DPD RI Komite IV dalam memberikan kata pengantar dalam kegiatan Uji Sahih Naskah Akademik Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Penanaman Modal di Daerah, yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin, 21 September 2020.

Senator Dapil Sumsel yang juga Koordinator Tim Uji Sahih Naskah Akademik Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Penanaman Modal di Daerah ini juga menjelaskan bahwa, berdasarkan amanat Pasal 22D ayat (1) UUD RI tahun 1945 dan pasal 249 ayat (1) huruf a UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 13 tahun 2019, disebutkan bahwa DPD RI dapat mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPD RI.

Ia melanjutkan, sesuai dengan peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib Pasal 83 ayat (4), Komite IV DPD RI adalah alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN, pajak dan pungutan lain, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, statistik, BUMN yang berkaitan dengan keuangan dan investasi dan penanaman modal.

Pada kesempatan ini juga, Senator Arniza Nilawati mengungkapkan, kunjungan kerja anggota DPD RI Komite IV dalam rangka Uji Sahih Naskah Akademik RUU Penanaman Modal di Daerah dimaksudkan; 1) untuk menyerap dan mengakomodir masukan terhadap materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah yang telah disusun Komite IV DPD RI. 2) teridentifikasinya aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis atas urgensi pembentukan RUU tentang Penanaman Modal di Daerah. 3) Tersusunya rumusan pola pengelolaan yang terintegrasi, optimal dan berimplikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4) Tersusunya RUU Penanaman Modal di Daerah yang sesuai dengan kaidah dan norma-norma hukum.

Diakhir sambutannya, Senator Arniza Nilawati mengucapkan terima kasih atas sambutan dalam kegiatan ini, sekaligus memberikan apresiasi kepada para senator yang telah memilih provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanan fungsi legislasi ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Sultan Bachtiar Najamudin Wakil Ketua III DPD RI, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., anggota DPD RI Komite IV, III, II dan I., Gubernur Sumsel yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., serta Wakil Rektor dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id – Sebelum era otonomi daerah berlaku secara nasional, masalah pengurusan perizinan berusaha di bidang investasi dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di masing-masing daerah.

Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri, daerah tersebut juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya, sehingga dengan meningkatnya arus investasi ke daerah juga akan memberi pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komite IV DPD RI H. Sukiryanto, dalam kegiatan Uji Sahih Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal di Daerah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palembang, pada, Senin 21 September 2020.

H. Sukiryanto mengatakan bahwa sejalan dengan indikator yang telah dijelaskan di atas, RUU Penanaman Modal di Daerah yang menjadi inisiatif DPD RI ini bertujuan untuk., 1) Memberikan ruang pengaturan terhadap kewenangan daerah dalam mengelola Penanaman Modal di Daerah; 2) Memprioritaskan karakteristik dan potensi daerah sebagai acuan dalam mengembangkan Penanaman Modal di Daerah; 3) Memberikan stimulus bagi daerah guna mewujudkan iklim investasi yang kondusif di daerah; 4) Mendorong terciptanya daya saing daerah; dan 5) Membuka peluang terciptanya lapangan kerja di daerah.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk menyiapkan materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah, maka beberapa hal yang kiranya perlu dikaji lebih seksama, yakni: 1) Bagaimana hubungan ideal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola penanaman modal di daerah?., 2) Bagaimana hubungan antar instansi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dalam menggerakan kehadiran investasi ke daerah?., 3) Bagaimana peran swasta dalam hal ini investor, baik investor asing maupun dalam negeri dapat berperan serta dalam untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah?., 4) Hal apa saja yang harus dilakukan agar kehadiran investor tidak merugikan kepentingan nasional dan khususnya masyarakat di sekitar tempat kegiatan investor melakukan aktivitas kegiatan usaha?

Oleh karena itu, Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih RUU Penanaman Modal di Daerah ini dengan harapan untuk., 1) Menyerap dan mengamodir masukan terhadap materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah yang telah disusun oleh Komite IV DPD RI; 2) Teridentifikasinya aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis atas urgensi pembentukan RUU tentang Penanaman Modal di Daerah; 3) Tersusunnya rumusan pola pengelolaan yang terintegrasi, optimal dan berimplikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 4) Menyusun dokumen RUU Penanaman Modal di Daerah.

Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., memberi apresiasi dan terima kasih atas pemilihan Universitas Muhammadiyah Palembang oleh DPD RI sebagai tempat pelaksanaan acara Uji Sahih Naskah Akademik RUU Penanaman Modal Daerah.

Karena menurutnya perlambatan ekonomi global saat ini tidak saja dirasakan oleh bangsa Indonesia tetapi juga dirasakan oleh negara lainnya , kondisi ini menuntut kita untuk mencari inovasi bagaimana membangun ekonomi dan menciptakan kemandirian ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan pembentukan regulasi di bidang investasi yang memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi.

“Universitas Muhammadiyah menyambut baik gagasan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mengajukan rancangan Undang-Undang Penanaman Modal di Daerah, ini menunjukkan bahwa DPD RI telah menjalankan amanahnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah, semoga ke depan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semakin menunjukkan peran dan fungsi” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Sultan Bachtiar Najamudin Wakil Ketua III DPD RI, dan Anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan Arniza Nilawati, S.E., M.M., anggota DPD RI Komite IV, III, II dan I., Gubenur Sumsell yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., serta Wakil Rektor dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Editor: Rianza Putra

Webinar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Topik: Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 Di Kota Palembang Guna Memutus Mata Rantai Penularnya

Pendaftaran Terbuka untuk Para Akademisi dan Masyarakat Umum Klik Link di Bawah Ini untuk Melakukan Pendaftaran:

DAFTAR | REGISTRASI

Webinar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Topik: Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 Di Kota Palembang Guna Memutus Mata Rantai Penularnya

Pendaftaran Terbuka untuk Akademisi dan Masyarakat Umum Klik Link di Bawah Ini untuk Melakukan Pendaftaran:

DAFTAR | REGISTRASI

um-palembang.ac.id – Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang terus meningkatkan kualitas secara akademik. Setelah sebelumnya 3 program studi meraih akreditasi A, kemarin (15/9) giliran Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum mendapatkan surat keputusan akreditasi. Hal tersebut Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020, dengan mengukuhkan nilai 361.

Rektor UM Palembang, Dr Abid Djazuli SE MM mengatakan Prodi sebelumnya yang mendapatkan akreditasi A adalah Pendidikan Sejarah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), kemudian Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bertambah lagi Prodi Administrasi Pendidikan dari FKIP, dan terbaru ini Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum. “Sehingga total sudah ada 4 Prodi yang mendapatkan akreditasi A,” kata Abid, Kemarin (15/9).

Lanjutnya, UM Palembang memang punya target untuk meningkatkan akreditasi instusi, dari saat ini akreditasi B menjadi akreditasi A. Namun sebelumnya menyiapkan diri dulu dengan menargetkan lebih banyak lagi prodi yang terakreditasi A. “Setidaknya dari 33 Prodi yang ada sekitar 35 persennya atau 12 prodi harus akreditasi A. Targetnya di tahun akademik 2020/2021 ini,” imbuhnya.

Ini dilakukan, untuk meningkatkan mutu pendidikan di UM Palembang, untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya. “Prodi Ilmu Hukum di UM Palembang ini merupakan Prodi Ilmu Hukum perguruan tinggi awasta pertama di Sumsel yang mendapatkan akreditasi A perguruan tinggi swasta di Sumsel,” katanya.

Wakil Rektor I Bidang Akademik UM Palembang, Prof Dr Indawan Syahri MPd menambahkan bahwa telah mempersiapkan Prodi Ilmu Hukum untuk akreditasi A, bahkan sejak dua tahun lalu. “Kita siapkan semuanya mulai dari kurikulum, SDM dan infrastruktur, hingga kelengkapan belajar mengajar, laboratorium, ruang belajar, dan sebagainya,” kata Prof Indawan.

Memang dari segi SDM sudah layak, dosen yang memenuji kualifikasi doktor (S3) sudah lebih dari cukup, bahkan sudah ada 1 orang guru besar. Di bidang kurikulum sudah menggunakan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum ini sebenarmya sudah diterapkan di seluruh Fakultas di UM Palembang.

Selain itu, sebagai fakultas tertua, yakni sejak tahun 1963, alumninya telah berperan, mulai dari menjadi jaksa, pengacara, polisi, politisi, pejabat pemeritahan, dan sebagainya.

“Tantangannya memang perlu kerja ektra menyusun borang yang memenuhi 7 standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Standar ini harus real sesuai dengan yang ada dilapangan, karena BAN-PT melakukan asesmen lapangan harus sesuai. Alhamdulillah Prodi Ilmu Hukum telah dilakukan validasi, dan sudah layak akreditasi A,” ungkapnya.

Dalam hal meningakatkan mutu ini, kata Prof Indawan, pihaknya sedang mengajukan reakreditasi pada prodi lainya. Yang saat ini sudah selesai tinjau lapangan (asesmen) dan sedang menunggu pengumuman dari BAN-PT adalah Prodi Agribisnis dari Fakultas Pertanian. Sedang dilakukan asesmen Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian.

“Kedepan yang juga kita proyeksi untuk reakreditasi menuju A adalah Prodi Pendidikan Biologi FKIP, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidkan Bahasa Indonesia FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Ingris FKIP dan Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik.

Dekan Fakultas Hukum UM Palembang, Nur Husni Emilson SH SpN MH menambahkan bahwa Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UM Palembang memang layak mendapatkan akreditasi A. Suatu kebanggaan karena di lingkungan perguruan tinggi swasta di Sumsel baru di FH UM Palembanng prodi Ilmu Hukum yang telah akreditasi A.

“Sudah layak karena usia Fakultas Hukum menjadi cikal bakal dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian segi tenaga dosen, sudah cukup. Ada 7 dokter, 1 profesor, dan 11 dosen sedang pendidikan doktor (S3),” katanya.

Kemudian segi alumni, telah banyak yang menduduki posisi penting di Sumsel, bahkan di nasional. “Jaksa sudah sangat banyak, advokat apalagi, polisi, banyak pula yang menjadi kepala daerah, DPR, DPRD dan sebagainya,” pungkasnya.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id – Berdasarkan surat dari Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, nomor: 631/E.E2/KM/2020 tentang panduan umum kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PK2MB) Tahun 2020 bahwa pelaksanaan PK2MB 2020 dilaksanakan dengan metode daring atau webinar yang disesuaikan dengan masing-masing perguruan tinggi.

Atas dasar tersebut, Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) 2020 gelombang 2 secara virtual/daring melalui media zoom, yang diikuti mahasiswa baru (Maba) Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada Kamis (17/9/2020).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr.  Abid Djazuli, S.E., M.M., Ketua BPH Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si., Wakil Sekretaris PWM Sumsel Dr. H. Suroso PR, M.Pd.I., Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Universitas Muhammadiyah Palembang dalam Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) 2020 gelombang 2 ini menghadirkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai narasumber utama.

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., dalam sambutanya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun akademik 2020- 2021, hari ini merupakan gelombang kedua pembukaan kegiatan Progman Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MB) universitas muhammadiyah Palembang, kegiatan ini senagaja di buat dua gelombang agar kita dapat mematuhi protokol kesehatan selama pandemi covid 19, harapan kita semua masih diberikan kesehatan untuk dapat memulai kegiatan perkuliahan,

“Hari ini sebenarnya adalah hari yang bersejarah bagi saudara/i mahasiswa baru, karena hari saudara/i telah memasuki dunia baru di bidang pendidikan yaitu menjadi seorang mahasiswa/i, yang tidak semua orang sempat merasakan sebagai seorang mahasiswa. Kepada para mahasiswa baru, kami ingin menyampaikan selamat atas keberhasilan anda untuk melampaui persaingan yang ketat meraih tempat untuk belajar di kampus ini” ulasnya.

Ia menjelaskan, saudara adalah mahasiswa terpilih dari sekian banyak calon yang ingin kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang , saya ucapkan juga terima kasih kepada orang tua saudara dan saudara sendiri yang telah memilih dan mempercayakan putra/putrinya untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palembang . Kami berharap anda dapat segera menyesuaikan diri dan mampu berkarya secara baik dengan modal suasana akademik yang ada di kampus ini.

Pada kesempatan ini juga Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., mengatakan bahwa hari ini merupakan hari yang membahagiakan bagi kita semua civitas akademika universitas muhammadiyah Palembang, karena dua hari yang kita mendapatkan berita gembira , bahwa program studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, berhasil mendapatkan akreditasi “ A “ (Unggul) dari badan akreditasi nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), saya mengucapkan selamat kepada prodi ilmu hukum atas raihan ini , dan kiranya dapat diikuti oleh prodi prodi lainnya.

“Raihan Peringkat akreditasi dari BAN-PT ini, merupakan salahsatu bentuk pengakuan negara dan masyarakat akan kualitas dan akuntabiltas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palembang” jelasnya.

“Kepada mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 saya ucapkan selamat datang di kampus hijau universitas Muhammadiyah Palembang “ Unggul dan Islami”, selama beberapa tahun ke depan saudara-saudara akan ditempah dan dididik dikampus ini, sesuai dengan program studi yang saudara pilih” ungkapnya.

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., juga menyampaikan harapan agar mahasiswa baru selama menjadi mahasiswa dapat membagi waktu antara kegiatan pendidikan dengan kegiatan kemahasiswaan yangada di kampus , yang terstruktur dan terencana dengan baik, sauadar harus aktif di Lembaga Kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan lainnya akan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandirian mahasiswa.

“Kami percaya bahwa anda masuk ke kampus ini dengan memiliki berbagai tujuan tertentu, yang mengarah kepada kesejahteraan atau kehidupan pribadi atau keluarga yang lebih baik di masa depan” katanya.

Namun sebagai warga negara Indonesia, kita semuanya memiliki kewajiban bersama untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Agar kewajiban kita dapat dilaksanakan anda harus menjadi mahasiswa kreatif, inovatif dan ikhlas, dengan baik dan sungguh-sungguh tanpa melanggar rambu-rambu norma maupun aturan lainnya, sehingga karya yang bermakna dapat diwujudkan dan terukur.

“Karena saudara-saudara mahasiswa baru merupakan warga kampus yang belum mengenal dengan kehidupan akademik dan kemahasiswaan, maka Universitas Muhammadiyah Palembang menyelenggarakan PK2MB. Melalui program ini saudara-saudara akan diperkenalkan dengan sistem pendidikan tinggi Disamping itu juga diperkenalkan lembaga kemahasiswaan. Program ini juga dimaksudkan untuk menciptakan keakraban yang harmonis antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama serta dengan seluruh warga kampus Universitas Muhammadiyah Palembang” tambahnya.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id – Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sebanyak 120 mahasiswa baru (maba) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang mengikuti PK2MB secara virtual melalui media daring zoom, karena masih dalam suasana Pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Hadir secara daring dalam kegiatan tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Dekan Fakultas Kedokteran dr. Yanti Rosita, M.Kes., Wakil Dekan, Kapordi, dosen, dan pegawai dilingkungan Fakultas Kedokteran.

Diawal sambutanya, Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., mengucapkan selamat datang di kampus hijau Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang kepada seluruh mahasiswa baru, kendati pun kehadiran kalian semua hanya melalui media virtual zoom, semoga saja tidak mengurangi makna dari silaturahim kita, selanjutnya kita berharap Pandemi Virus Covid-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa sesungguhnya di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.

“Mengawali sambutan, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan anda untuk melampaui persaingan yang ketat meraih tempat untuk belajar di Fakultas Kedokteran ini. Selanjutnya kami ingin menyampaikan juga, tidak semua calon mahasiswa yang berminat dapat diterima menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palembang. Kita telah menseleksi saudara-saudara dari ribuan calon mahasiswa yang mendaftar melalui seleksi yang ketat berdasarkan hasil ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia seleksi, dan saudara adalah 120 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang terpilih” ulasnya.

“Dan sekali lagi, saya ucapkan juga terima kasih kepada orang tua saudara dan saudara sendiri yang telah memilih Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Kami berharap anda dapat segera menyesuaikan diri dan mampu berkarya secara baik dengan modal suasana akademik yang ada di kampus unggul dan islami ini” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini kita sedang melalui krisis pandemi COVID–19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa. Krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi, dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya.

Untuk pertama kalinya, dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring atau online, menggunakan tools atau perangkat baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi di manapun, karena pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari, dosen, dan mahasiswa. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi.

Ia mengatakan, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang adalah fakultas kedokteran yang berdiri di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia yang mempunyai visi “menjadi salah satu fakultas kedokteran yang terkemuka, unggul, bermutu dan Islami dalam pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, peduli terhadap tuntutan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan zaman, menjunjung tinggi etika profesional yang berwawasan kebangsaan dan kebersamaan pada tahun 2017 dan meunju standar internasional pada tahun 2022”.

Visi ini dicapai dengan serangkaian proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran menggunakan kurikulum berbasis pendidikan keIslaman yang terintegrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan bersama, penelitian yang inovatif dan kolaboratif serta pengabdian masyarakat dan pengembangan karakter yang diharapkan mampu membentuk penyedia layanan kedokteran yang profesional, humanis, religius, dan moralis.

“Fakultas Kedokteran memiliki 2 program studi yaitu Program Studi Kedokteran, dan Profesi Dokter. Di sini adik-adik akan dibimbing oleh para dosen pengajar yang berkualitas untuk pencapaian kompetensi berbasis klinis maupun non klinis guna mempersiapkan para penyedia layanan kedokteran dan kesehatan yang cerdas, terampil, mumpuni, dan memiliki nilai-nilai luhur terkait etika profesi” jelasnya.

Doktor Ilmu Ekonomi ini juga menambahkan, saat ini generasi milenial memiliki karakter yang cerdas, peduli, energik, dan bersemangat sehingga kami berupaya untuk mendukung adik-adik secara akademik, profesional, maupun personal.

Untuk itu, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang akan selalu meningkatkan kerjasama dengan banyak universitas baik di dalam maupun di luar negeri terkait Chatur Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan karakter dan kepemimpinan mahasiswa maupun dosen dilakukan melalui berbagai program pertukaran pelajar, research attachment, pertemuan ilmiah, dan beberapa program akademik serta non akademik lainnya. Selain itu, serangkaian organisasi dan kegiatan kemahasiswaan serta program bimbingan konseling dan pengembangan karier juga disiapkan untuk dimanfaatkan guna mendukung mahasiswa fakultas kedokteran secara personal.

Diakhir sambutanya, Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., memberikan pesan melalui pantun petuah, “Beli Tekwan di Pasar Lemabang., Tekwan Dibuat dari Ikan Gurami., Selamat Datang di FK UMPalembang., Calon Dokter Paripurna Yang Islami”.

“Memilah Kertas Menutup Lubang., Kertas Dipilah Memakai Carter., Terima Kasih Telah Memilih FK UMPalembang., Tempat Yang Tepat Untuk Menjadi Dokter”.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id – Rektor Universitas Muhammaadiyah Palembang, Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., mengucapkan selamat datang kepada 1746 mahasiswa baru pada pembukaan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagu Mahasiswa Baru (PK2MB) tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring melalui media zoom, di Aula Kantor Pusat Administrasi Universitas Muhammadiyah Palembang pada Selasa (15/9/2020).

Pelaksanaan PK2MB tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Palembang digelar sebanyak 2 gelombang yakni gelombang 1 akan diikuti mahasiswa baru dari Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sedangkan gelombang 2 akan diikuti mahasiswa baru dari Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang digelar pada 17 September 2020. Dilaksanakan secara daring mengingat pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 sehingga hanya perwakilan mahasiswa baru saja yang hadir secara langsung.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., Menjadi narasumber utama dalam Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagu Mahasiswa Baru (PK2MB) Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2020.

Dalam sambutanya, Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., mengucapkan selamat datang di kampus hijau Universitas Muhammadiyah Palembang kepada seluruh mahasiswa baru, kendati pun kedatangan kalian semua hanya melalui dunia Maya, semoga saja tidak mengurangi makna dari silaturahim kita, selanjutnya kita berharap Pandemi Virus Covid-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa sesungguhnya di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang.

“izinkan saya menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan anda untuk melampaui persaingan yang ketat meraih tempat untuk belajar di kampus ini. Selanjutnya kami ingin menyampaikan juga, tidak semua calon mahasiswa yang berminat dapat diterima menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palembang. Kita telah menseleksi saudara-saudara dari 6307 calon mahasiswa yang mendaftar melalui seleksi yang ketat berdasarkan hasil ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia seleksi, dan saudara adalah 1746 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palembang terpilih” ulasnya.

Ia melanjutkan, saat ini kita sedang melalui krisis pandemi COVID–19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa. Krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi, dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya.

Untuk pertama kalinya, dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring atau online, menggunakan tools atau perangkat baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi di manapun. Walaupun terkadang ada rasa sulit untuk menerima tantangan ini agar bisa belajar mengajar secara efektif. Akan tetapi proses ini akhirnya menimbulkan empati kepada guru dan dosen yang tadinya mungkin belum ada. Kita semua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di kampus saja. Tetapi, pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari, dosen, dan mahasiswa. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi.

Pada 2022 mendatang, Universitas Muhammadiyah Palembang mempunyai visi besar, yakni “Menjadi universitas berstandar nasional dan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi serta unggul dalam ipteks yang berbasis keislaman pada tahun 2022 menuju universitas berstandar internasional”.

“Kita semua harus optimistis visi tersebut bisa tercapai. Tentu saja, melalui dukungan semua elemen kampus, tak terkecuali mahasiswa. Oleh karena itu mahasiswa kedepan harus bisa melakukan riset dan mengkaji apa yang menjadi kebutuhan Indonesia di tengah pandemi. Karena negara saat ini menjamin keleluasaan mahasiswa berkembang lewat konsep Kampus Merdeka. Mahasiswa saat ini harus sebagai pejuang, dan penggerak. Mahasiswa kedepan harus bisa menciptakan lapangan kerja baru dengan panduan dari dosen” jelasnya.

Selanjut, ia menambahkan, setelah pandemi ini berakhir, para mahasiswa baru akan segera memasuki dunia kampus, oleh karena itu kami berpesan kepada mahasiswa baru baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik nantinya, untuk tetap bisa menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya, disertai dengan memiliki prestasi, serta pengalaman dalam berorganisasi khususnya intra kampus, dan itu sesungguhnya capaian prestasi yang membanggakan. Karena sebagai seorang mahasiswa yang berada di lingkungan yang baru yaitu dunia kampus Perguruan Tinggi.

Harus banyak melakukan berbagai penyesuaian atau termasuk harus beradaptasi di lingkungan yang baru, meninggalkan dunia pelajar, mungkin ada yang jauh dari keluarga, dan harus mulai mandiri tidak tergantung oleh orang tua, mendewasakan diri untuk menjadi mandiri, menyiapkan diri untuk kesiapan bekerja, meniti karir, dan menjadi pemimpin/manager, bahkan ada yang bermimpi atau memiliki cita-cita menjadi orang nomor satu di daerah, provinsi, negara, kementerian/lembaga atau suatu institusi bahkan mungkin akan ada yang menjadi Menteri, Duta Besar.

“Tentu semuanya sangat mungkin jika adik-adik mahasiswa bersungguh-sunguh dalam studi, disertai dengan ikhtiar dan doa. Kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi, sehingga menjadi penyemangat dan gairah untuk belajar dengan baik, menggapai mimpi/cita-cita yang mulia. Asah terus potensi, bakat dan talenta yang ada pada setiap diri adik-adik mahasiswa, salurkan dalam suatu wadah yang semestinya, sehingga bisa bersinar dan menjadi pemenang dimasa depan” pesannya.

Diakhir sambutanya, Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., berpesan bahwa kita sebagai masyarakat akademik saat ini juga harus belajar betapa pentingnya kesehatan, Betapa pentingnya kebersihan. Betapa pentingnya norma – norma kemanusiaan didalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas ditengah masyarakat kita pada saat Pandemi Covid–19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan. Bukan hanya di masa krisis ini, tetapi juga disaat krisis ini telah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi, dan melakukan berbagai eksperimen, untuk menjadi anak bangsa yang lebih baik di masa depan.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id – Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Dr. Priyono Susanto, dan Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr. Sc., gelar Asasmen Lapangan Secara Daring.

Tim asesor tersebut melakukan Asasmen Lapangan Secara Daring Visitasi Reakreditasi Program Studi (Prodi) Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang, pada Selasa– Rabu, 15 – 16 September 2020.

Keduanya disambut langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang yang diwakili Wakil Rektor IV Dr. Antoni, M.H.I., dan Dekan Fakultas Pertanian Ir. Rosmiah, M.Si., Ketua LPM Dr. Asvid Helida, M.Sc., beserta Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan dosen dilingkup Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Antoni, M.H.I., mengucapkan selamat datang di kampus hijau Universitas Muhammadiyah Palembang, kendatipun kedatangan Asesor hanya melalui dunia maya. Semoga saja tidak mengurangi makna dari silaturahim kita, selanjutnya kita berharap Pandemi Virus Covid 19 ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa sesungguhnya di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dr. Antoni, M.H.I., menjelaskan bahwa Universitas Muhammadiyah Palembang saat ini memiliki 7 Fakultas dan satu Program Pascasarjana, dengan 33 program studi serta jumlah mahasiswa lebih kurang 10.458 mahasiswa. Peringkat Akreditasi institusi saat ini Peringkat “B” (Baik Sekali) dan 10 % program studi mendapatkan peringkat “A” (Unggul) dan 79 % program studi berpringkat “ B “ (Baik Sekali).

Ia melanjutkan, Program Studi Kehutanan merupakan salah satu program studi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.

Bahkan, dalam beberapa minggu terakhir ini Universitas Muhammadiyah Palembang, sudah 6 program studi di lakukan asesmen lapangan oleh asesor BAN-PT secara virtual/Daring, baik program studi yang melakukan re-akreditasi maupun akreditasi yang pertama.

“Kami berharap semoga kegiatan asesmen lapangan yang telah dilakukan akan meningkatkan peringkat akreditasi program studi. Demikian juga halnya asesman lapangan pada hari ini akan memberikan gambaran kepada Bapak-bapak Asesor tentang kondisi Program studi Kehutanan Fakultas Pertanian serta akhirnya akan mendapatkan hasil maksimal” ungkapnya.

Editor: Rianza Putra