um-palembang.ac.id – Komitmen perguruan tinggi Muhammadiyah dalam merespons persoalan umat kembali ditegaskan melalui kolaborasi akademik. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta bersama Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar Seminar Nasional bertema “Peran Ekonomi Syariah untuk Inklusi Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” di Gedung Kampus Utama Lantai 9, pada Rabu (21/1/2026).
Kegiatan ini mempertemukan akademisi, mahasiswa, dan praktisi untuk membahas bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi sekaligus mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif. Hadir dalam kegiatan tersebut Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., jajaran pimpinan fakultas, serta Dekan FAI UAD Dr. Arif Rahman.
Dalam sambutannya, Dr. Arif Rahman menekankan kedekatan emosional antara kedua institusi. Ia mengaku memiliki ikatan historis dengan UM Palembang karena pernah dibimbing para dosen di kampus tersebut. Menurutnya, silaturahmi antarsesama Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari penguatan jejaring keilmuan.
“Kami menyambut kunjungan ini seperti keluarga sendiri. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang juga kami anggap berada di rumahnya sendiri di UAD. Ini kunjungan kelima, dan semoga kolaborasi akademik terus berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Purmansyah Ariadi menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari UAD. Ia berharap kunjungan ini memberi dampak nyata bagi mahasiswa, baik dari sisi wawasan akademik maupun inspirasi ideologis. Kunjungan ke Museum Muhammadiyah di lingkungan UAD, menurutnya, menjadi pengingat sejarah perjuangan KH Ahmad Dahlan yang dimulai dari ruang kecil di Kauman hingga melahirkan gerakan global.
Memasuki sesi utama, seminar menghadirkan narasumber Rijalus Shalihin, S.E., M.H.I. dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan Hilma Fanniar Rohman, S.E., M.E. dari UAD. Keduanya menekankan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar instrumen perbankan, tetapi sistem etis yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama.
Kemudian Rijalus Shalihin menegaskan bahwa ekonomi syariah berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pagar etika. “Orientasinya bukan akumulasi kekayaan individu, melainkan kemaslahatan kolektif. Setiap transaksi harus membawa manfaat dan menjauhkan mudarat,” jelasnya.
Ia menambahkan, paradigma kemaslahatan umat mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui sistem bagi hasil, sehingga akses permodalan lebih terbuka dan sejalan dengan target SDGs, khususnya prinsip No One Left Behind.
Senada, Hilma Fanniar Rohman menyoroti pentingnya sirkulasi kekayaan yang sehat. Ia menolak dominasi satu kekuatan ekonomi yang memonopoli pasar. “Ekonomi Islam tidak membiarkan kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu. Prinsip anti-monopoli dan larangan penimbunan mendorong kemandirian masyarakat,” tegasnya.
Diskusi berkembang saat peserta seminar menyoroti tantangan inklusi keuangan di Indonesia. Pemimpin Redaksi Tabloid Desa.com, Sarono P. Sasmito, menilai hambatan geografis dan tingginya jumlah masyarakat unbanked masih menjadi persoalan serius. Ia juga menyoroti layanan keuangan digital yang masih terpusat di wilayah perkotaan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat akibat kasus keamanan siber.
Menurutnya, peluang besar terbuka bagi fintech syariah untuk menjangkau masyarakat desa, asalkan disertai edukasi dan jaminan keamanan sistem. Dua mahasiswa pendamping narasumber turut memaparkan perspektif generasi muda, termasuk hubungan antara kesejahteraan dan kebahagiaan sosial, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata soal angka, tetapi kualitas hidup.
Editor : Rianza Putra