um-palembang.ac.id – Komitmen menghadirkan dakwah yang inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat kembali diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan, dan Universitas Muhammadiyah Palembang, pada Selasa 4 Agustus 2026. Bertempat di Aula Gedung KH. Faqih Usman Lantai 7.
Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani oleh Yulius Sahruzah, Bc.IP., S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., serta Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
Turut juga digelar penandatanganan MoA, antara Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah se Sumsel, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Muhammadiyah Palembang Dr. Idmar Wijaya, M.Hum., dengan Kepala Lapas se Sumsel.
Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terjalinnya sinergi tersebut. Menurutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang mencerahkan bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
“Sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengusung slogan Unggul dan Islami, Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki komitmen kuat untuk tidak hanya berfokus pada kegiatan akademik di lingkungan kampus. Perguruan tinggi juga mengemban tanggung jawab moral dalam mengimplementasikan Chatur Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan di lingkungan pemasyarakatan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada pembinaan keagamaan semata, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bentuk kerja sama dapat diwujudkan melalui penyuluhan hukum, pendidikan keterampilan, pelatihan, penelitian bersama, hingga berbagai program pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.
Menurutnya, proses pembinaan warga binaan merupakan bagian dari tugas kemanusiaan yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dengan bekal ilmu, keterampilan, serta penguatan nilai-nilai keagamaan, warga binaan diharapkan memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif setelah menyelesaikan masa pidananya.
“Terima kasih atas kepercayaan dan keterbukaan dalam merajut kolaborasi ini. Semoga kerja sama yang dibangun menjadi langkah awal yang kokoh, bernilai ibadah, serta memberikan kemaslahatan yang luas bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan dakwah yang mencerahkan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga binaan pemasyarakatan.
Ia menjelaskan bahwa melalui Lembaga Dakwah Komunitas (LDK), PWM Sumatera Selatan akan menggerakkan para mubaligh dan kader Muhammadiyah untuk memberikan pembinaan keislaman secara terstruktur, mulai dari pengajian, pembelajaran Al-Qur’an, pembinaan akhlak, hingga pendampingan ibadah.
“Pembinaan terhadap warga binaan merupakan bagian dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang menjadi misi Muhammadiyah. Kami berharap kehadiran LDK Muhammadiyah Sumatera Selatan dapat menjadi sahabat bagi warga binaan dalam proses hijrah menuju pribadi yang lebih baik, sehingga setelah kembali ke masyarakat mereka mampu menjadi pribadi yang produktif, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi lingkungan,” ulasnya.
Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Yulius Sahruzah, Bc.IP., S.H., M.H., menuturkan bahwa kerja sama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan dan Universitas Muhammadiyah Palembang merupakan bagian dari upaya membangun sistem pembinaan pemasyarakatan yang lebih humanis melalui penguatan aspek spiritual dan keagamaan.
Menurutnya, pembinaan warga binaan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum dan kedisiplinan, tetapi juga harus diimbangi dengan pembinaan mental, moral, dan keagamaan agar mampu membentuk karakter yang lebih baik.
“Melalui MoU ini kami berharap warga binaan memperoleh pendampingan rohani secara berkelanjutan sehingga tumbuh kesadaran, meningkatkan kualitas keimanan, serta memiliki bekal moral ketika kembali ke tengah masyarakat. Kami meyakini dakwah yang dilakukan Muhammadiyah melalui Lembaga Dakwah Komunitas akan memberikan kontribusi positif bagi proses pembinaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Sumatera Selatan,” pungkasnya.
Editor : Rianza Putra