Hadirkan DJPb Sumsel, FEB UM Palembang Gelar Kuliah Umum Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022

um-palembang.ac.id – Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (DJPb Sumsel), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang menggelar Kuliah Umum Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022, pada Senin (20/6/2022).

Pemerintah menerbitkan UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang pertama tahun 2022 dimasa Omicron ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang menghadirkan Lydia Kurniawati Christyana, M.M., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai narasumber dalam kuliah umum tersebut.

Kegiatan yang digelar di Aula Gedung KH. Faqih Usman Lantai 7 tersebut, dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si.

Dalam sambutannya, M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si., mengatakan bahwa urusan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai.

Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Editor: Rianza Putra