um-palembang.ac.id

Alumni Universitas Muhammadiyah Palembang, Harus Bersikap Jeli Terhadap Peluang dan Jangan Hanya Menunggu

um-palembang.ac.id – Alumni Universitas Muhammadiyah Palembang harus bersikap jeli terhadap peluang dan jangan hanya menunggu, karena dampak pandemi wabah virus corona yang terjadi diawal tahun sampai dengan saat ini membawa dampak yang sangat luas bagi semua sektor kehidupan termasuk didalamnya dunia Pendidikan Tinggi.

Hal tersebut disampikan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., dalam Webinar “Persiapan Memasuki Dunia Kerja dan Usaha di Masa Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh Career Development Center Universitas Muhammadiyah Palembang, Rabu (30/9/2020).

Ir. Gabelas MS., M.M., CMA., Derictor Smart Generatio., Risky Rahmawaty, SS., M.M., CMA., General Manajer Smart Generatio dan Muhammad Fahmi, S.E., M.Si., Ketua Carrier Development Center menjadi narasumber dalam Webinar tersebut.

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini menyebabkan banyak lapangan kerja yang merumahkan pekerjanya bahkan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dunia industri dan usaha menjadi tutup, hal ini tentu saja membawa dampak meningkatnya angka pengangguran .

Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi, yang setiap saat melahirkan alumni yang siap untuk masuk dunia kerja. Tantangan yang dihadapi setiap Perguruan Tinggi baik dalam ruang lingkup menghasilkan lulusan semakin hari semakin berat.

Ia melanjutkan, tantangan ini cukup berat, dalam artian karena tidak hanya menghadirkan dinamika ilmu pengetahuan, semakin ketatnya penerimaan market terhadap lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi, tetapi juga tantangan yang lahir dari kompetisi perguruan tinggi sendiri guna menjadi lembaga pendidikan terbaik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencetak para sarjana yang memiliki integritas dan soft skill tersendiri.

Oleh karena itu, berangkat dari dinamika tantangan yang dihadapi, maka lulusan Perguruan Tinggi perlu mengokohkan diri sebagai alumni yang berkompeten dan mampu berkompetesi secara global, Lulusan haruslah mendorong diri sendiri agar terjadi penyelarasan harapan perguruan tinggi dalam mencetak lulusan yang mampu menjadi handal inovatif, kreatif, kompetitif dan memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat.

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., menambahkan, untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan dunia usaha dimasa pandemic covid 19 maka alumni Perguruan tinggi harus melakukan beberapa hal antara lain :
1. Memperluas koneksi
Menjalin komunikasi bagi mereka yang berstatus fresh graduate sangatlah penting. Di era digital ini alumni Perguruan tinggi sangat beruntung, karena ada sebuah platform untuk para pekerja profesional yaitu LinkedIn atau jaringan . Anda bisa memanfaatkan platform ini sebaik mungkin. Buat profil agar lebih terlihat profesional. Dengan membangun networking di LinkedIn, Anda akan mendapatkan banyak informasi seputar dunia kerja dan dapat berdiskusi langsung dengan para praktisi

2. Berlatih virtual interview
Persiapkan diri Anda untuk menjalani virtual interview. Ini dapat terasa lebih menantang daripada wawancara biasa.Di zaman pandemi ini tentunya pertemuan tatap muka sangatlah terbatas. Untuk itu, penting untuk menganggap virtual interview sama seperti wawancara biasa. Persiapkan pertanyaan dan lakukan riset untuk tahu lebih dalam mengenai perusahaan dan pekerjaan yang diinginkan.

3. Cari pengalaman bekerja
Minim pengalaman merupakan salah satu kekurangan fresh graduate di pasar kerja. Untuk mengatasinya, carilah pengalaman kerja sendiri. Misal, Anda dapat membuka usaha atau jadi sukarelawan di sejumlah kegiatan sosial di dunia maya.

4. Tingkatkan kemampuan diri
Perkembangan teknologi saat ini begitu cepat, maka Anda juga harus mengimbanginya dengan cepat.
Meski bukanlah bidang Anda, tapi ke depannya lowongan untuk tenaga teknologi akan sangat dibutuhkan karena saat ini semua mulai beralih ke digital. Selain itu untuk menambah keahlian baru, Anda juga ikut kelas online dari berbagai lembaga pendidikan. Ingat, belajar tidak harus mahal, Anda bisa mempelajari semua dengan gratis melalui internet dan langsung mempraktekkan yang bisa menjadi portofolio Anda.

5. Sesuaikan dengan kehidupan new normal

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id

Majelis Pemberdayaan Masyarakat PW Muhammadiyah Sumsel Gelar Pelatihan Ketahanan Pangan

um-palembang.ac.id – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan Pelatihan Program Ketahanan Pangan di Auditorium Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel, Selasa, 29 September 2020.

Ir. Dasir, M.Si., Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM Sumsel menjelaskan peserta pelatihan sebanyak 40 orang dari para pengusaha home industri pengolahan pangan utusan PCM di lingkungan PDM Kota Palembang, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, alumni Universitas Muhammadiyah Palembang dan masyarakat umum yang berasal dari Palembang, Banyuasin dan Muara Enim.

Kegiatan pelatihan ini bekerjasama dengan Asosiasi IKM UKM Nusantara Kota Palembang, dengan menghadirkan narasumber ahli industri pangan yaitu Dr. Mirza Susanti, Zulkifli, S.T., M.Si., Neny Heryanti, S.KM., M.KM., dan Veniranda, SKM dari Dinkes Kota Palembang, serta materi Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan oleh Dr. Muhammad Mawangir.

Dalam arahannya saat membuka acara Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si., Wakil Ketua PWM Sumsel yang membidangi MPM mengharapkan agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya serta dapat lulus semua sehingga mendapatkan sertifikat ketahanan pangan sebagai salah satu syarat untuk untuk mendapatkan izin P-IRT.

“Serta kedepan MPM dapat melakukan pendampingan sehingga dilanjutkan dengan serifikat halal bagi industri pengolahan pangan yang diproduksi para peserta saat ini” Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si., mengakhiri sambutanya.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id

Gubernur Sumsel Buka Konferensi Internasional ICMAHEA 2020 di Universitas Muhammadiyah Palembang

um-palembang.ac.id – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. H. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., membuka secara resmi The 10th Internasional Conference of Muhammadiyah and Aisyiyah Higher Education Association (ICMAHEA) tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Palembang, yang digelar 25 dan 26 September 2020, sebagai Konferensi Internasional Online dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting.

Konferensi Internasional Asosiasis Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (APPPTMA) Ke-10 merupakan konferensi tahunan yang berfokus pada ilmu sosial, pendidikan, teknik & ilmu alam, ekonomi, dan bisnis, yang mengambil tema “Pelaksanaan Penelitian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi”.

um-palembang.ac.id

Dr. H. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., mengatakan, tema yang ada sangat releven dengan kondisi Provinsi Sumsel. Ia berharap posisi Universitas Muhammadiyah Palembang harus didukung dalam penelitian dan pengembangan, bahwa Universitas Muhammadiyah Palembang harus menjadi contoh universitas yang ada di dunia. “Semoga dari konferensi internasional ini bisa hadir rekomendasi untuk Provinsi Sumatera Selatan” ungkapnya.

Pembicara utama dalam konferensi internasional ini menghadirkan :

1. Hari Widodo (Bank Indonesia, South Sumatra)
2. Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismai (Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia)
3. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Muhammadiyah and Aisyiyah Higher Education Council, Indonesia)
4. Prof. M. Lutfi Arslan (Istanbul Medeniyet Universitesi, Turkey)
5. Prof. Dr. Masato Tominaga (Saga University, Japan)
6. Assoc. Prof. Dr. Sonny Zulhuda (IIUM, Malaysia)
7. Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ali (UCLA, USA)
8. Prof. Dr. Arthananeswaran (NITT, India)

um-palembang.ac.id

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., dalam sambutannya mengatakan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah meluas dan tidak lagi terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan, teknik, sosial, ekonomi dan bisnis, hukum, kedokteran, pertanian dan agama. Perkembangan dunia digital melalui era revolusi industri saat ini tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukungnya.

Ia melanjutkan, Ilmu-ilmu mengembangkan berbagai sistem yang bertujuan membantu semua proses yang berguna, terutama yang berkaitan dengan proses pengembangan ilmu pengetahuan, bisnis dan industri. Ilmu sosial menyatu dengan teknologi dan menghasilkan inovasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan program kerja yang holistik dan integratif dari semua pihak dan elemen terkait untuk menghadapi era ini.

um-palembang.ac.id

“Rangkaian seminar internasional ini juga diharapkan dapat menjadi wadah konferensi lintas disiplin ilmu eksakta dan sosial dengan mempertemukan peneliti, mahasiswa, praktisi, pelatih dan profesional di berbagai bidang ilmu. Dengan diadakannya seminar internasional ini diharapkan akan muncul banyak ide-ide baru yang akan menjadi solusi atas permasalahan sosial terkini di masyarakat, serta produk penelitian, pengajaran dan gagasan yang dapat berimplikasi secara profesional dalam menjawab tantangan global di masyarakat” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D., menambahkan, The 10th Internasional Conference of Muhammadiyah and Aisyiyah Higher Education Association (ICMAHEA) tahun 2020 merupakan konferensi yang sangat diperlukan dalam bagian membantu negara dalam penanggulangan Covid-19 melalui bidang penelitian.

um-palembang.ac.id

Guru Besar Ilmu Ekonomi UGM Yogyakarta ini menjelaskan, konferensi internasional ini diharapkan akan muncul penelitian terapan yang akan membantu negara baik yang jangka pendek, maupun jangka panjang. Budaya penelitian harus ditignkatkan karena dosen tidak boleh berleha. “Pandemi Covid-19 mewajibkan kita untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan ini” ulasnya.

Kendati demikian, dimasa mendatang, para dosen harus menggencarkan penelitian yang mengangkat isu Covid-19. Karena saat ini banyak kultur kehidupan yang berubah terutama sisi ekonomi, dan pendidikan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si., Wakil Rektor I Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Fatimah, M.Si., Wakil Rektor III Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Wakil Rektor IV Dr. Antoni, M.H.I., dan Direktur Pascasarjana Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M.

Editor: Rianza Putra

Future Drive UMPalembang

Presentation Materials of Plenary Session A ICMAHEA

Presentation Materials of Plenary Session A on ICMAHEA 2020

  1. Hari Widodo (Bank Indonesia, South Sumatera) | Download
  2. Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismail (Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia) | Download
  3. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Majelis Dikti Muhammadiyah and Aisyiyah, Indonesia) | Download
  4. Prof. M. Lutfi Arslan (Istanbul Medeniyet Universitesi, Turkey) | Download
  5. Prof Dr Masato Tominaga (Saga University, Japan) | Download
um-palembang.ac.id

Penanaman Modal di Daerah Diharapkan dapat Menggairahkan Perekonomian Lokal, dan Meningkatkan PAD

um-palembang.ac.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2019-2024 AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, membuka secara resmi kegiatan Uji Sahih Naskah Akademik Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Penanaman Modal di Daerah, yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin, 21 September 2020.

Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi dengan sumberdaya alam yang melimpah.  Namun, tanpa disadari tidaklah mudah mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang melimpah tersebut dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Saat ini pemerintah kita telah menetapkan bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunannya dimulai dari pinggir atau dari daerah, dengan memberikan titik tekan pada kemampuan, karakter dan sumber daya khas dari masing-masing daerah.

Karena menurutnya, apabila daerah terbangun dan kuat, maka negara dan bangsa akan menjadi kuat pula. Untuk mengelola sumber daya alam tersebut diperlukan investasi langsung, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

um-palembang.ac.id

Namun, setelah 13 tahun keberadaan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut, belum ada perubahan yang siginfikan terkait peningkatan aliran investasi ke Indonesia, khususnya ke daerah-daerah. Sampai saat ini pertumbuhan PMA di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Salah satu masalahnya memang menyangkut prosedur dan waktu perizinan mendirikan bisnis yang cukup banyak dan lama.

Ia menjelaskan, menurut data World Economic Forum tahun 2018, butuh waktu 25 hari untuk mengurus perizinan di Indonesia. Jumlah prosedur yang harus dilalui ada 11 prosedur. Jumlah tersebut lebih banyak dari rata-rata negara Asia Tenggara lainnya yang hanya 8,6 prosedur. Selain itu, dari data yang diterbitkan oleh Bank Dunia, tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia pada tahun 2020 masih berada pada ranking 73. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun meningkat. Adapun target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020-2024 berkisar antara 5,3 – 6.5% per tahun.

Itu artinya dibutuhkan investasi sekitar besar Rp 35 ribu triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbangkan masing-masing sebesar 8,4 sampai 10,1%. Sedangkan sisanya diharapkan akan dipenuhi dari kalangan swasta.

“Hal ini menunjukkan, kehadiran pelaku usaha mempunyai peran penting dalam pembangunan berbagai sektor di daerah. Pelaku usaha tentu akan datang jika peluang untuk melakukan kegiatan usaha terbuka” ulasnya.

Pada kesempatan ini juga AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menambahkan, sejak diterbitkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan terakhir diperbaharui pada tahun 2014, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yakni mengelola Penanaman Modal atau investasi di Daerah. Pemerintah saat ini juga telah melakukan berbagai upaya dengan menerbitkan banyak paket kebijakan agar dapat mendorong masuknya investasi. Termasuk Inpres tentang kemudahan Berusaha di Indonesia.

Lanjutnya, namun demikian, usaha memperbaiki kemudahan berusaha tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga perlu dukungan dari pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintahan terkait dengan bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa berangkat dari pemikiran di atas terlihat bahwa penanaman modal sangat diperlukan bagi daerah untuk menggairahkan perekonomian lokal, sekaligus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menjadi problematika tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Karena berdasarkan amanat Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tugas dan fungsi DPD RI melalui alat kelengkapannya yaitu Komite IV, melihat persoalan penanaman modal ini perlu disempurnakan dalam era otonomi daerah, sehingga Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang dan telah menyiapkan Naskah Akademiknya.

“Dalam rangka menyempurnakan Rancangan Undang-Undang dimaksud, maka hari ini dilakukan Uji Sahih guna menyerap dan mengamodir masukan terhadap materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah yang telah disusun oleh Komite IV DPD RI” tambahnya.

Editor: Rianza Putra

 

um-palembang.ac.id

Uji Sahih RUU Tentang Penanaman Modal di Daerah, Senator Arniza Nilawati Berharap Beri Kepastian Hukum Bagi Aktivitas Investasi

um-palembang.ac.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) khususnya Komite IV terus berusaha memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan daerah-daerah di Indonesia. Satu diantaranya adalah menginisiasi dalam upaya menberikan kepastian hukum bagi aktivitas investasi atau penanaman modal di daerah, yang saat ini sudah dalam tahap uji publik.

Hal tersebut disampaikan Senator Arniza Nilawati, S.E., M.M., Anggota DPD RI Komite IV dalam memberikan kata pengantar dalam kegiatan Uji Sahih Naskah Akademik Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Penanaman Modal di Daerah, yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin, 21 September 2020.

um-palembang.ac.id

Senator Dapil Sumsel yang juga Koordinator Tim Uji Sahih Naskah Akademik Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Penanaman Modal di Daerah ini juga menjelaskan bahwa, berdasarkan amanat Pasal 22D ayat (1) UUD RI tahun 1945 dan pasal 249 ayat (1) huruf a UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 13 tahun 2019, disebutkan bahwa DPD RI dapat mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPD RI.

um-palembang.ac.id

Ia melanjutkan, sesuai dengan peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib Pasal 83 ayat (4), Komite IV DPD RI adalah alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN, pajak dan pungutan lain, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, statistik, BUMN yang berkaitan dengan keuangan dan investasi dan penanaman modal.

Pada kesempatan ini juga, Senator Arniza Nilawati mengungkapkan, kunjungan kerja anggota DPD RI Komite IV dalam rangka Uji Sahih Naskah Akademik RUU Penanaman Modal di Daerah dimaksudkan; 1) untuk menyerap dan mengakomodir masukan terhadap materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah yang telah disusun Komite IV DPD RI. 2) teridentifikasinya aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis atas urgensi pembentukan RUU tentang Penanaman Modal di Daerah. 3) Tersusunya rumusan pola pengelolaan yang terintegrasi, optimal dan berimplikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4) Tersusunya RUU Penanaman Modal di Daerah yang sesuai dengan kaidah dan norma-norma hukum.

um-palembang.ac.id

Diakhir sambutannya, Senator Arniza Nilawati mengucapkan terima kasih atas sambutan dalam kegiatan ini, sekaligus memberikan apresiasi kepada para senator yang telah memilih provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanan fungsi legislasi ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Sultan Bachtiar Najamudin Wakil Ketua III DPD RI, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., anggota DPD RI Komite IV, III, II dan I., Gubernur Sumsel yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., serta Wakil Rektor dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Editor: Rianza Putra

um-palembang.ac.id

Komite IV DPD RI Uji Sahih Naskah Akademik RUU Penanaman Modal Daerah di Universitas Muhammadiyah Palembang

um-palembang.ac.id – Sebelum era otonomi daerah berlaku secara nasional, masalah pengurusan perizinan berusaha di bidang investasi dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di masing-masing daerah.

Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri, daerah tersebut juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya, sehingga dengan meningkatnya arus investasi ke daerah juga akan memberi pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komite IV DPD RI H. Sukiryanto, dalam kegiatan Uji Sahih Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal di Daerah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palembang, pada, Senin 21 September 2020.

um-palembang.ac.id

H. Sukiryanto mengatakan bahwa sejalan dengan indikator yang telah dijelaskan di atas, RUU Penanaman Modal di Daerah yang menjadi inisiatif DPD RI ini bertujuan untuk., 1) Memberikan ruang pengaturan terhadap kewenangan daerah dalam mengelola Penanaman Modal di Daerah; 2) Memprioritaskan karakteristik dan potensi daerah sebagai acuan dalam mengembangkan Penanaman Modal di Daerah; 3) Memberikan stimulus bagi daerah guna mewujudkan iklim investasi yang kondusif di daerah; 4) Mendorong terciptanya daya saing daerah; dan 5) Membuka peluang terciptanya lapangan kerja di daerah.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk menyiapkan materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah, maka beberapa hal yang kiranya perlu dikaji lebih seksama, yakni: 1) Bagaimana hubungan ideal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola penanaman modal di daerah?., 2) Bagaimana hubungan antar instansi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dalam menggerakan kehadiran investasi ke daerah?., 3) Bagaimana peran swasta dalam hal ini investor, baik investor asing maupun dalam negeri dapat berperan serta dalam untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah?., 4) Hal apa saja yang harus dilakukan agar kehadiran investor tidak merugikan kepentingan nasional dan khususnya masyarakat di sekitar tempat kegiatan investor melakukan aktivitas kegiatan usaha?

Oleh karena itu, Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih RUU Penanaman Modal di Daerah ini dengan harapan untuk., 1) Menyerap dan mengamodir masukan terhadap materi muatan RUU Penanaman Modal di Daerah yang telah disusun oleh Komite IV DPD RI; 2) Teridentifikasinya aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis atas urgensi pembentukan RUU tentang Penanaman Modal di Daerah; 3) Tersusunnya rumusan pola pengelolaan yang terintegrasi, optimal dan berimplikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 4) Menyusun dokumen RUU Penanaman Modal di Daerah.

um-palembang.ac.id

Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., memberi apresiasi dan terima kasih atas pemilihan Universitas Muhammadiyah Palembang oleh DPD RI sebagai tempat pelaksanaan acara Uji Sahih Naskah Akademik RUU Penanaman Modal Daerah.

Karena menurutnya perlambatan ekonomi global saat ini tidak saja dirasakan oleh bangsa Indonesia tetapi juga dirasakan oleh negara lainnya , kondisi ini menuntut kita untuk mencari inovasi bagaimana membangun ekonomi dan menciptakan kemandirian ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan pembentukan regulasi di bidang investasi yang memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi.

“Universitas Muhammadiyah menyambut baik gagasan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mengajukan rancangan Undang-Undang Penanaman Modal di Daerah, ini menunjukkan bahwa DPD RI telah menjalankan amanahnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah, semoga ke depan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semakin menunjukkan peran dan fungsi” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Sultan Bachtiar Najamudin Wakil Ketua III DPD RI, dan Anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan Arniza Nilawati, S.E., M.M., anggota DPD RI Komite IV, III, II dan I., Gubenur Sumsell yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., serta Wakil Rektor dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Editor: Rianza Putra

Penegakan Hukum COVID19

Webinar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Webinar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Topik: Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 Di Kota Palembang Guna Memutus Mata Rantai Penularnya

Pendaftaran Terbuka untuk Para Akademisi dan Masyarakat Umum Klik Link di Bawah Ini untuk Melakukan Pendaftaran:

DAFTAR | REGISTRASIFH Webinar Covid (Online)

Webinar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Topik: Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 Di Kota Palembang Guna Memutus Mata Rantai Penularnya

Pendaftaran Terbuka untuk Akademisi dan Masyarakat Umum Klik Link di Bawah Ini untuk Melakukan Pendaftaran:

DAFTAR | REGISTRASI

um-palembang.ac.id

PTS Pertama di Sumsel, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Raih Akreditasi A

um-palembang.ac.id – Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang terus meningkatkan kualitas secara akademik. Setelah sebelumnya 3 program studi meraih akreditasi A, kemarin (15/9) giliran Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum mendapatkan surat keputusan akreditasi. Hal tersebut Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020, dengan mengukuhkan nilai 361.

Rektor UM Palembang, Dr Abid Djazuli SE MM mengatakan Prodi sebelumnya yang mendapatkan akreditasi A adalah Pendidikan Sejarah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), kemudian Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bertambah lagi Prodi Administrasi Pendidikan dari FKIP, dan terbaru ini Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum. “Sehingga total sudah ada 4 Prodi yang mendapatkan akreditasi A,” kata Abid, Kemarin (15/9).

Lanjutnya, UM Palembang memang punya target untuk meningkatkan akreditasi instusi, dari saat ini akreditasi B menjadi akreditasi A. Namun sebelumnya menyiapkan diri dulu dengan menargetkan lebih banyak lagi prodi yang terakreditasi A. “Setidaknya dari 33 Prodi yang ada sekitar 35 persennya atau 12 prodi harus akreditasi A. Targetnya di tahun akademik 2020/2021 ini,” imbuhnya.

Ini dilakukan, untuk meningkatkan mutu pendidikan di UM Palembang, untuk melayani masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya. “Prodi Ilmu Hukum di UM Palembang ini merupakan Prodi Ilmu Hukum perguruan tinggi awasta pertama di Sumsel yang mendapatkan akreditasi A perguruan tinggi swasta di Sumsel,” katanya.

Wakil Rektor I Bidang Akademik UM Palembang, Prof Dr Indawan Syahri MPd menambahkan bahwa telah mempersiapkan Prodi Ilmu Hukum untuk akreditasi A, bahkan sejak dua tahun lalu. “Kita siapkan semuanya mulai dari kurikulum, SDM dan infrastruktur, hingga kelengkapan belajar mengajar, laboratorium, ruang belajar, dan sebagainya,” kata Prof Indawan.

Memang dari segi SDM sudah layak, dosen yang memenuji kualifikasi doktor (S3) sudah lebih dari cukup, bahkan sudah ada 1 orang guru besar. Di bidang kurikulum sudah menggunakan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum ini sebenarmya sudah diterapkan di seluruh Fakultas di UM Palembang.

Selain itu, sebagai fakultas tertua, yakni sejak tahun 1963, alumninya telah berperan, mulai dari menjadi jaksa, pengacara, polisi, politisi, pejabat pemeritahan, dan sebagainya.

“Tantangannya memang perlu kerja ektra menyusun borang yang memenuhi 7 standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Standar ini harus real sesuai dengan yang ada dilapangan, karena BAN-PT melakukan asesmen lapangan harus sesuai. Alhamdulillah Prodi Ilmu Hukum telah dilakukan validasi, dan sudah layak akreditasi A,” ungkapnya.

Dalam hal meningakatkan mutu ini, kata Prof Indawan, pihaknya sedang mengajukan reakreditasi pada prodi lainya. Yang saat ini sudah selesai tinjau lapangan (asesmen) dan sedang menunggu pengumuman dari BAN-PT adalah Prodi Agribisnis dari Fakultas Pertanian. Sedang dilakukan asesmen Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian.

“Kedepan yang juga kita proyeksi untuk reakreditasi menuju A adalah Prodi Pendidikan Biologi FKIP, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidkan Bahasa Indonesia FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Ingris FKIP dan Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik.

Dekan Fakultas Hukum UM Palembang, Nur Husni Emilson SH SpN MH menambahkan bahwa Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UM Palembang memang layak mendapatkan akreditasi A. Suatu kebanggaan karena di lingkungan perguruan tinggi swasta di Sumsel baru di FH UM Palembanng prodi Ilmu Hukum yang telah akreditasi A.

“Sudah layak karena usia Fakultas Hukum menjadi cikal bakal dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian segi tenaga dosen, sudah cukup. Ada 7 dokter, 1 profesor, dan 11 dosen sedang pendidikan doktor (S3),” katanya.

Kemudian segi alumni, telah banyak yang menduduki posisi penting di Sumsel, bahkan di nasional. “Jaksa sudah sangat banyak, advokat apalagi, polisi, banyak pula yang menjadi kepala daerah, DPR, DPRD dan sebagainya,” pungkasnya.

Editor: Rianza Putra